DPR Resmikan UU Perampasan Aset, Dibentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset
JAKARATA, dewadet.com- DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Setelah sah jadi UU, akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.
“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dikutip dari detikcom, usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman mengatakan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan.
“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucap dia.
Baca juga:Melchias Mekeng Dilantik Menjabat Ketua Komisi Energi DPR
Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini, kata dia, dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.
“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia.
Seperti diketahui, paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Baca juga:Anggota DPR RI asal NTT Temui Kapolri Perjuangkan Keadilan Kompol Cosmas Kaju Gae
Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum paripurna.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej. *





