Pemotongan Dana Transfer Daerah Bikin Pusing Kepala Daerah

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng.

Penulis: Eugenius Moa - September 13, 2025 6:28 am 3 Menit Membaca

JAKARTA,dewadet.com-Pemotongan dana transfer daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 akan bikin pusing para kepala daerah.

Dana transfer daerah dalam APBN 2025 sebesar Rp 919 triliun turun Rp 269 triliun menjadi Rp 650 triliun sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di daerah.

“Makanya para kepala daerah pusing mencari cara bagaimana menambal pendapat asli daerahnya (PAD),” kata Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung DPR RI, Jumat 12 September 2025. Video rapat ini dibagikan Melky Mekeng kepada wartawan.

Melky Mekeng menegaskan kembali cita-cita reformasi dengan otonomi daerah sebenarnya diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya.

Meksi faktanya, kata Melky Mekeng, tidak semua daerah bisa meningkatkan PAD-nya. Kalau dana transfer daerah dipotong, dampak pasti besar dan susah menaikan kembali pertumbuhan ekonomi.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI menegaskan bahwa APBN hanya menyumbang 12-14 persen bagi pertumbuhan ekonomi. Selebihnya kita berharap dari investasi, hanya saja investasi tidak langsung menghasilkan.

“Ini bolong-bolong yang harus diperhatikan Pak Menteri Keuangan, tidak semudah yang dibayangkan,” tandas Melky Mekeng.

Mengenai Makanan Bergisi Gratis (MBG), Melky Mekeng menilai merupakan program bagus yang bisa angkat pertumbuhan ekonomi di desa-desa, tetapi belum tentu semua desa siap.

“Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya. Di salah satu kabupaten punya 27 dapur. Satu dapur melayani 3.000 siswa. Kalau menu lauknya telur maka dibutuhkan 81 ribu butir telur. Begitu juga misalnya buah-buahnya dibutuhkan pisang maka dibutuhkan 81 ribu buah pisang,” kata Melky Mekeng.

Kalau telur tersebut tidak bisa diproduksi di sana, maka harus didatangkan dari daerah atau negara lain. Jangan sampai nanti telur ini bisa menghidupkan petani atau bangsa lain.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi transfer keuangan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 650 triliun. Anggaran ini turun sebesar Rp 269 triliun dibandingkan dengan APBN tahun ini Rp 919 triliun.

Menteri Keuangan (mantan), Sri Mulyani Indrawati merinci komposisi transfer ke daerah tersebut yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45,1 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun; Dana Afirmasi Istimewa (Dais) DIY Rp 500 miliar; dana desa Rp 60,6 triliun; dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penurunan transfer daerah ini merupakan bagian dari penyesuaian anggaran menyeluruh. Untuk membiayai belanja tersebut, Menkeu mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147 triliun pada 2026. Target tersebut naik 9,8 persen dibanding perkiraan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp 2.865,5 triliun. *