Dikurangi Rp 45 Miliar Lebih, Belanja Pegawai di Sikka Dominasi Belanja Operasi

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sikka mengikuti apel di Halaman Kantor Bupati Sikka. (dok.dewadet.com).

MAUMERE,dewadet.comKomponen belanja pegawai Kabupaten Sikka berkurang Rp 45.846.162.977,15 dari total pengurangan belanja daerah Rp 90.275.829.018,24 dalam Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Pengurangan belanja pegawai yang termasuk dalam belanja operasi disampaikan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, dalam keterangan Ranperda Perubahan APBD 2025, Selasa malam 23 September 2025 di Gedung DPRD Sikka.

Termuat dalam dokumen Raperda Perubahan APBD 2025, belanja pegawai berkurang Rp 45.846.162.977,15 atau turun 6,64 persen dari target Rp 690.636.990.176, sehingga belanja pegawai hanya dianggarkan  Rp 644.790.827.198,85.

Belum diketahui komponen apa saja yang akan dikurangkan dari belanja pegawai. Kemungkinan adalah tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dianggarkan 12 bulan hanya akan berlaku untuk lima bulan. 

Baca juga::Pemilik Rumah Makan Demo ke DPRD, Wabup Sikka: Konsumen Sudah Bayar

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sikka, Piet Christian da Cunha, menyoroti alokasi belanja untuk pegawai menunjukkan dominasi yang kuat pada belanja operasi.

Belanja operasi dianggarkan Rp 1.034.687.973.328,58 atau sekitar 76 persen dari keseluruhan belanja. Dari jumlah tersebut belanja pegawai menyerap Rp 644 miliar lebih atau hampir 50 persen dari total belanja operasi.

“Ini menandakan struktur APBD kita habis untuk birokrasi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan produktif sangat terbatas,” protes Christian da Cunha, dalam rapat Selasa 23 September 2025.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Alfonsus Ambrosius mengatakan pemangkasan alokasi anggaran belanja pegawai menimbulkan tanda tanya di saat  jumlah pegawai PPPK di Kabupaten Sikka justeru bertambah banyak.

Baca juga:Ketua Komisi 1 DPRD Sikka Sangsi Jasa Covid RSUD Maumere Dibayar

“Apakah penurunan anggaran belanja pegawai merupakan bagian dari strategi efisiensi terencana, ataukah justeru mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan keuangan daerah,” tanya Oni, sapaan dalam rapat Selasa, 23 September 2025.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan