Ketua Fraksi MPR RI Dorong Pemerintah di NTT Benahi Keuangan Songsong UU Obligasi Daerah
MAUMERE,dewadet.com-Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mendorong pemeritah kabupaten di Provinsi NTT membenahi laporan keuangan dan pemerintahan menyongsong terbitnya obligasi daerah. Ketika undang-undang obligasi disahkan, pemerintah daerah sudah siap memenfaatkan kesempatan ini.
Permintaan itu disampaikan Melchias Mekeng dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Ballroom Capa Resot Maumere, Kamis 12 Februari 2026. Sarasehan diprakarasi Fraksi Partai Golkar MPR RI mengusung tema obligasi daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.
Narasumber lainnya Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus, Direktur Pemeriksaan VB Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Arman Syifa, dan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya, Didin Fatihudin. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjadi pembicara kunci.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD NTT, Emmy Nomleni, Ketua DPRD Sikka, Ngada, Nagekeo, TTU, Malaka, Sabu Raijua, dan Flotim selain Bupati Sikka, TTU, Nagekeo, Wabup Kupang dan Wabup TTS. Sarasehan diikuti akademisi dan peneliti ekonomi, utusan bank Himbara di Maumere, perwakilan aktivis mahasiswa dan badan BUMD.
Baca juga:Komitmen Pendidikan, Melky Mekeng Bangun Ruang Kelas Baru dan MCK di SMAN Kangae
Melchias mengatakan keuangan di semua daerah sekarang sangat sulit semenjak efisiensi anggaran dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah harus mulai mandiri dan punya inisiatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Salah satu cara meningkatkan PAD dengan menerbitkan obligasi daerah. Ini akan membiayai proyek-proyek yang menghasilkan uang supaya ada PAD, misalnya rumah sakit, pasar, pelabuhan, atau kegiatan lain yang menghasilkan PAD,” ujar dia.
Mantan Ketua Banggar DPR RI mengatakan, penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu solusi strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga instrumen investasi publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Dikatakanya, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah menggelar sarasehan nasional pada lima propinsi. Kota Maumere di NTT menjadi propinsi yang keenam sarasehan. Dijadwalkan dua propinsi lagi, dan kemudian dilaksanakan di Wisma Nusantara.
Baca juga:Melky Mekeng Bawah ke Gedung MPR, Testimoni Guru Honor Digaji Rp 250 Ditunggak 9 Bulan
Kegiatan di berbagai daerah, untuk melengkapi naskah akademik yang nantinya disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten. Naskah tersebut akan diserahkan kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Prolegnas dibahas menjadi sebuah Undang Undang.
“Saya berharap obligasi daerah ini tidak lama lagi kita jadikan undang- undang. Tanpa undang-undang tidak ada investor yang mau investasikan uangnya dengan obligasi daerah, karena risiko untuk tidak kembalikan uang itu besar. Jadi ini bukan omon-omon,” kata Melchias. *
