Soal Bantuan Gempa Flores, Bupati Sikka,”Tanya ASN, TNI dan Polri, Apakah Saya dan Wabup Ambil Mie dan Beras”
MAUMERE,dewadet.com-Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago bersama Satgas Penanganan Gempa Flores memastikan bahwa seluruh pengelolaan bantuan gempa dilakukan secara transparan dan dipertanggugjawabkan secara hukum.
“Kami punya komitmen sejak awal. Kami semua, saya, Pak Wabup, ibu Dansatgas, kalak BPBD, semuanya. Kami tidak pernah cawe-cawe dengan bantuan,” kata Yoris Kago, dalam jumpa pers penanganan bencana pasca Gempa Flores, Selasa 20 Oktober 2026 di Aula Kantor Bupati Sikka, Jalan Ahmad Yani, Kota Maumere.
Yoris Kago menyilahkan warga Sikka menanyakan kepada para ASN, anggota TNI dan Polri yang bertugas di Posko Satgas Penanganan Gempa Bumi di Kantor BPBD Sikka
“Pernahkah saya atau pak Wabup ambil mie atau beras untuk bagi-bagi. Tidak pernah! Kami tahu, karena kami mau sejak awal kami bekerja dalam koridior hukum supaya kita aman dari masalah,” kata Yoris Kago mengundang tawa wartawan, Wabup Sikka, Simon Subandi, dan Sekretaris Daerah Sikka merangkap Danstgas Penanggulangan Gempa Flores, Dansatgas Penanganan Gempa Flores, Dr.Margaretha Movaldes da Maga Bapa, ST.M.Eng, dan Pelaksana tugas Kalak BPBD Sikka.
Baca juga:Kantor Bupati Sikka Direhab Pasca Gempa Flores, Bupati dan Wabup Tempati Gedung Lama
Yoris Kago menegaskan bahwa sejak pembentukan Satgas Gempa Bumi Flores, pemerintah memutuskan seluruh proses penanganan bencana gempa alam, tidak membiarkan Dansastgas sendirian.
Karena itu sejak pertama, Inspektorat Sikka dilibatkan di Posko BPBD untuk memastikan syarat administatif dan meterial tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian Kejaksaan Negeri Sikka dan Polres Sikka dilibatkan lagi.
“Kami harus sampaikan terima kasih kepada kejaksaan dan kepolisian. Khusus kejaksaan sejak awal lakukan pendampingan bersama inspekorat untuk seluruh proses penanganan bencana di Sikka. Uang dan barang keluar masuk,” katanya.
Selanjutanya dalam penyusunan RKA bantuan presiden (Banpres) Rp 20 miliar, Kejaksaan Negeri Sikka juga turut dilibatkan.
Baca juga:Bupati Sikka Mohon Pemerintah Pusat Kembalikan Dana TKD
“Yang seharunya kami bisa urus sendiri, kami tidak mau. Kami mau supaya semuanya terang dan terbuka kepada publik. Waktu itu kami minta legal opinion dari kejaksaan. Kejaksaan terlibat dampingi secara detail, maka wajah Kalak BPBD sumringah karena sejak awal, satu senpun didampingi kejaksaan,” tegas .
Ia menambahkan,RKA usulan Pemkab Sikka untuk penanganan rumah rusak tahap satu bahkan diakhir pun ketika diusulkan ke BPNB ditandatangani Kepolisian Resort Sikka dan Kejari Sikka.
Dansatgas Penanganan Gempa Bumi Flores di Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengatakan keterlibatan Kejaksan Negeri Sikka sejak awal distribusi bantuan. Dengan aplikasi yang dibuat oleh Satgas, link dipegang juga oleh Kejaksaan Negeri Sikka sehingga bisa memantau keluar dan masuk barang bantuan.
Femmy Bapa, sapaan Margaretha Movaldes mengatakan Kejaksaan Negeri Maumere terlibat juga pada pembahasan petunjuk teknis (Juknis) pembangunan perumahan yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
Baca juga:51 Ribu Rumah Selesai Verifikasi dan Validasi Pascagempa Flores, 43 Rumah Rusak Berat di Sikka
“Dalam konsep awal pemerintah menerapkaan pemberian bantuan langsung tunai. Namun kejaksaan tidak merekomendasikan pemberian bantuan tunai atau uang secara langsung. Motode yang digunakan berupa material. Menurut Kejaksaan Negeri Sikka, metode ini akan lebih dipertanggungjawabkan,” kata Femmy Bapa.*
